Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten OKI, Ir D menjalani pemeriksaan di bagian Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres OKI, Jumat (5/3). Dia dimintai keterangan seputar pengadaan 1.000 unit pembangkit listrik tenaga surta (PLTS), yang
digelontorkan pemerintah pusat melalui APBN Tahun 2009 lalu. PLTS itu diperuntukan bagi warga miskin di 10 desa dalam Kecamatan Air Sugihan.
Pemeriksaan D tersebut menyusul telah diperiksanya beberapa kepala desa (Kades) di Kecamatan Air Sugihan, yang mendapat bantuan PLTS dari pemerintah pusat. Kades diperiksa karena penyaluran 1.000 unit PLTS dari pemerintah pusat itu, warga dipungut biaya Rp 1 juta hingga Rp 1,2 juta.
Kadistamben D baru sebatas dimintai keterangan, dan disodori 9 pertanyaan mengenai PLTS selama hampir kurang lebig 3 jam pemeriksaan,” kata Kapolres OKI AKBP Drs Cok Bagus Ary Yudayasa melalui Kasat Reskrim, AKP Doni Satria Sembiring, SH, SIk didampingi Kanit Pidkor Aiptu Acep Atmaja.
Kadistamben OKI, Ir D ketika hendak dimintai keterangan seusai pemeriksaan, justru melarang wartawan. “Dari mana kamu, jangan coba-coba, nanti saya hubungi pimpinan kamu,” ucapnya.
Desa yang mendapatkan bantuan PLTS yakni, Desa Nusa Kerta, Marga Tani, Tirta Mulya, Rengas Abang, Bukit Batu, Negeri Sakti, Jadi Mulya, Sungai Batang, Suka Mulya, dan Desa Srijaya.
Pengadaan PLTS oleh pemerintah pusat ini untuk membantu warga pedesaan yang belum memiliki listrik PLN. Jadi agak aneh bila kemudian warga dibebani pungutan,” kata Koordinator Presidium Rakyat OKI (PRO-OKI), Welly Tegalega SH.
sumber: http://www.sripoku.com/view/28957/kasus_plts_terus_diusut
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Dilarang Keras Menggunakan kata-kata "SARA"