Daftar Presiden Republik Indonesia

 1. Soekarno
Soekarno (Bung Karno) Presiden Pertama Republik Indonesia, 1945- 1966, menganut ideologi pembangunan ‘berdiri di atas kaki sendiri’. Proklamator yang lahir di Blitar, Jatim, 6 Juni 1901 ini dengan gagah mengejek Amerika Serikat dan negara kapitalis lainnya: “Go to hell with your aid.” Persetan dengan bantuanmu.






_________________________________________ 

2. Soeharto 

Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia, 1967-1998. Beliau lahir di Kemusuk, Yogyakarta, tanggal 8 Juni 1921. Bapaknya bernama Kertosudiro seorang petani yang juga sebagai pembantu lurah dalam pengairan sawah desa, sedangkan ibunya bernama Sukirah.





_________________________________________ 

 3. Bacharuddin Jusuf Habibie

Presiden ketiga Republik Indonesia, 1998–1999, Bacharuddin Jusuf Habibie lahir di Pare-Pare, Sulawesi Selatan, pada 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari delapan bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan RA. Tuti Marini Puspowardojo. Habibie yang menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 ini dikaruniai dua orang putra yaitu Ilham Akbar dan Thareq Kemal.

4. Abdurrahman Wahid 

Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil Gus Dur menjabat Presiden RI ke-4, 1999-2001. Beliau lahir tanggal 4 Agustus 1940 di desa Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Gus Dur adalah putra pertama dari enam bersaudara. Ayahnya adalah seorang pendiri organisasi besar Nahdlatul Ulama, yang bernama KH. Wahid Hasyim. Sedangkan Ibunya bernama Hj. Sholehah adalah putri pendiri Pesantren Denanyar Jombang, K.H. Bisri Syamsuri. Dari perkawinannya dengan Sinta Nuriyah, mereka dikarunia empat orang anak, yaitu Alissa Qotrunnada Munawaroh, Zannuba Arifah Chafsoh, Annita Hayatunnufus, dan Inayah Wulandari . 

_________________________________________

5. Megawati Soekarnoputri

Presiden Republik Indonesia ke-5, 2001–2004, Megawati Soekarnoputri lahir di Yogyakarta, 23 Januari 1947. Sebelum diangkat sebagai presiden, beliau adalah Wakil Presiden RI yang ke-8 dibawah pemerintahan Abdurrahman Wahid. Megawati adalah putri sulung dari Presiden RI pertama yang juga proklamator, Soekarno dan Fatmawati. Megawati, pada awalnya menikah dengan pilot Letnan Satu Penerbang TNI AU, Surendro dan dikaruniai dua anak lelaki bernama Mohammad Prananda dan Mohammad Rizki Pratama.

__________________________________________

6. Susilo Bambang Yudhoyono

Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden RI ke-6, 2004-Sekarang,  Berbeda dengan presiden sebelumnya, beliau merupakan presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam proses Pemilu Presiden putaran II 20 September 2004. Lulusan terbaik AKABRI (1973) yang akrab disapa SBY ini lahir di Pacitan, Jawa Timur 9 September 1949. Istrinya bernama Kristiani Herawati, merupakan putri ketiga almarhum Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo.

Kami Hadir Untuk Anda

Bagi Seluruh Masyarakat Air Sugihan Dimanapun Berada, Jika Ingin Berinteraksi Dan Bergabung Di Fans Page Facebook Kami Silahkan Klik:

Kumpulan Umum Penduduk Area Air Sugihan (KUPAAS) l Facebook

Semoga Dapat Mempertemukan Anda Dengan Kerabat Anda...



Facebook adalah sarana sosial yang menghubungkan orang-orang dengan teman dan rekan mereka lainnya yang bekerja, belajar, dan hidup di sekitar mereka.

Mungkinkah Ini Awal Yang Lebih Baik?

Sebanyak 19 desa di Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), seperti Desa Negri Sakti, Pengkalan Sakti dan Banyu Biru, sampai saat ini masih terisolir, karena sarana infrastruktur yang ada di wilayah itu jauh tertinggal dibandingkan daerah lainnya.

Kondisi ini diungkapkan anggota DPRD OKI dari Fraksi Partai Demokrat, Ahmad Mahidin, Senin (18/12). “Kami berani mengatakan kecamatan tersebut terisolir setelah berkunjung langsung ke Air Sugihan dalam kegiatan reses beberapa hari lalu,” ungkapnya.

Menurutnya dari hasil reses tersebut, pihaknya menilai kalau sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Air Sugihan saat ini masih sangat jauh tertinggal dibandingkan kecamatan lain di OKI, padahal kawasan itu telah berstatus kecamatan sejak puluhan tahun silam.

Akses sebagian besar jalan utama di Kecamatan Air Sugihan, lanjutnya, sampai saat ini belum diaspal, sehingga saat musim hujan sulit dilewati kendaraan, karena jalannya becek dan digenangi air.

“Bayangkan saja jalan protokol di ibukota kecamatan saja sampai saat ini belum ada yang diaspal, apalagi di wilayah pelosok, ” sesalnya.

Selain itu, katanya lagi, seluruh desa yang ada di kecamatan tersebut sampai saat ini juga belum ada yang berlistrik, sehingga masyarakat setempat terpaksa harus membeli mesin genset atau menggunakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk menerangi rumahnya.

“Setahu saya hanya sebagian kecil saja warga di kecamatan itu yang memiliki mesin genset sendiri atau pun PLTS, sedangkan masyarakat lainnya terpaksa harus menyewa listrik ke tetangganya dengan biaya Rp 20 ribu hingga Rp 25 ribu per bulan,” ungkapnya menyayangkan kondisi itu.

Ironisnya lagi, tambahnyanya, aliran listrik itu terbatas, karena hanya mengandalkan pembangkit dari mesin genset dan PLTS saja, sehingga warga hanya bisa menyalakan lampu dan listrik saat malam hari sampai pukul 00.00 WIB.

Setelah itu, kata Akhmad, pemilik mesin genset dan PLTS tersebut akan langsung mematikan sambungan listrik ke tetangganya, sehingga warga yang hidup pas-pasan terpaksa harus tidur di bawah penerangan lampu serongkeng saat malam hari.

Ironisnya pula, jumlah puskesmas dan tenaga medis yang ada di Kecamatan Air Sugihan sampai saat ini juga masih minim sekali, sehingga kalau ada penduduk setempat yang mengalami sakit berat terpaksa harus berobat ke Palembang dengan biaya lumayan besar.

“Jarak tempuh dari Air Sugihan ke Palembang mencapai dua jam dan hanya bisa dilalui lewat jalur sungai dengan naik speed boad dan setiap penumpang wajib membayar ongkos Rp50 ribu untuk sekali jalan,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut dia, sarana dan prasana pendidikan yang ada di Kecamatan Air Sugihan juga jauh tertinggal dibandingkan di kecamatan lainnya, karena sebagian besar tenaga guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang ditempatkan di wilayah tersebut jarang datang untuk menunaikan tugasnya.

Sementara di Kecamatan Sirah Pulau Padang dan Jejawi pembangunannya sudah mulai sejajar dengan ibukota Kabupaten OKI, yakni Kecamatan Kayuagung, tetapi warga setempat meminta agar pemerintah daerah segera membangun sarana lampu jalan guna menekan angka kecelakaan dan kriminalitas di daerah itu.

Menyikapi hal itu, kata Akhmad manambahkan, pihaknya telah melaporkan seluruh aspirasi yang disampaikan warga tersebut kepada unsur pimpinan dan dewan setempat bertekad bakal memperjuangkan masukan tersebut.

“Kami akan terus mendesak agar Pemkab OKI terhitung 2010 nanti memprioritaskan pembangunan di Kecamatan Air Sugihan, sehingga kawasan itu tidak terisolir lagi,” tandasnya. (Irawan).

sumber: I N D O W A R T A

Kapan Titik Terang Menuju Kemakmuran Air Sugihan?

Andai saja anda pernah ngobrol dengan kaum tani di Jalur-jalur di Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan maka terasa bahwa situasi ekstrim akan menghadang kehidupan mereka dewasa. Penghidupan yang semakin rapuh karena kenaikan harga BBM.

Dalam sebuah analisa ekonomi partisipatif yang pernah saya lakukan dengan kaum tani di dusun III & IV Desa Nusantara, Kecamatan Air Sugihan, mereka dengan sadar berkesimpulan bahwa setiap musim tanam tiba, ada 780 juta rupiah uang yang mengalir ke luar dusun mereka. Hanya 2 dusun dengan total lahan 512 ha!

Jika lahan restan yang ada di dua dusun itu mereka garap, maka uang yang keluar mencapai 1,3 milyar rupiah. Uang 1,3 milyar yang mengalir ke luar dusun ini adalah untuk membeli racun rumput, benih, pupuk dan pestisida. Kalau ada dana mengalir yang ‘lengket’ maka dipastikan itu untuk para pedagang pupuk, bibit atau herbisida.

Rata-rata petani di Dusun III & IV Desa Nusantara memiliki 3 ha lahan. Sebelum BBM naik, untuk setiap hektar lahan, diperlukan modal minimal 3,3 juta rupiah. Modal ini diperlukan untuk herbisida, olah tanah, benih, ongkos tanam, perawatan dan pemupukan, grentek dan biaya ngarit (panen). Pada saat panen, rata-rata produksi padi 40 karung gabah kering giling per hektar. Dari 40 karung ini mereka memperolah uang sebesar 4 juta rupiah. Ini kalau situasi normal.

Andai semuanya berjalan baik, maka musim panen (Desember-Februari) mereka akan mendapat 2,1 juta untuk 3 ha lahan. Tentu sebagian besar beras ini tidak dijual melainkan sebagai persediaan untuk pangan dan untuk dibarterkan membeli kebutuhan lain. Dengan 2,1 juta inilah modal hidup mereka selama 6 bulan ke depan.

Kalau mau dirata-ratakan maka pendapatan mereka adalah 350 ribu per bulan. Ini jika produksi padi 40 karung per hektar dan jika mereka tidak pinjam di ”bank 46”; pinjam 4 kembali 6 dan dibayar saat panen (yarnen). Sekali lagi keuntungan ini jika kondisi normal dan modal tanam masih ada.

Tetapi pada panen Desember-Februari 2008, produksi padi per hektar hanya mencapai 30 karung per hektar. Bahkan ada yang hanya mendapat 16 karung per hektar. Cuaca berbalik kebiasaannya, mereka menanam padi tetapi curah hujan tidak ada. Begitu tiba saat panen curah hujan berlimpah. Hal ini membuat sawah terendam dan kualitas gabah tidak kering.

Kenyataannya 90% petani adalah peminjam di tengkulak dengan sistem yarnen. Pada saat gagal panen tersebut untuk melunasi hutang-hutang yang digunakan untuk modal usaha, sawah 9 hektar milik 9 keluarga di 2 dusun itu harus tergadai.

Tanah Air Ku
Bagi masyarakat Air Sugihan, tanah dimana mereka berpijak adalah tanah gambut dengan keasaman organik yang tinggi. Di bawah lapisan tanah ada senyawa pirit. Pada tahun 80 an pemerintah membuat kanal-kanal dan parit-parit kecil yang ribuan jumlahnya. Berharap tata kelola air mikro berfungsi.

Tetapi harapan itu tidak terjadi. Air dari lahan merembes ke saluran parit-parit yang menyebabkan lahan menjadi kering. Ini petaka bagi mereka. Karena lahan kering, senyawa pirit dilapisan bawah tanah akan teroksidasi dengan udara. Pirit adalah racun yang akan mematikan seluruh tanaman di atasnya, terutama padi.

Air berlimpah di sekitar mereka. Bahkan musim kemarau sekalipun. Tetapi semakin curah hujan tidak ada maka air disekitar mereka semakin berbahaya. Bagi tanaman dan tentu saja bagi manusia.

Dengan iklim global yang telah berubah ekstrim ini, kendali petani untuk beradaptasi di tanah gambut, aluvial rawa dan senyawa pirit dibawahnya bukanlah pekerjaan mudah. Tetapi tidak ada pilihan, hanya tanah inilah tempat tinggal dan harta mereka. Dan kepada tanah seperti inilah investasi serta kehidupan masa depan mereka gantungkan.

Bangsaku

Pada tanggal 3 Juni 2008 ada 20 kelompok tani yang meminta Bupati OKI meresmikan program Agro-Ternak untuk Pertanian yang berkelanjutan. Ide program ini mungkin sedikit ambisius, yakni mensubstitusi pupuk kimia dengan pupuk kompos. Mereka membangun home industri kompos dan hampir seribu ternak kambing akan menjadi pendukung utama.

Program ini juga merencakan sekolah lapang-sekolah lapang, agar mereka semakin memahami kondisi bertani di atas tanah gambut dan air payau. Filosofinya adalah alam (termasuk ternak) pasti memberikan solusi. Tujuan akhirnya adalah ketahanan pangan dan mengakhiri kemiskinan. Salah satu NGO Internasional, Heifer Internasional berhasil mereka yakinkan untuk mendukung berbagai program yang telah di rancang.

Selagi mereka memulai inisiasi-inisiasi baru untuk membangun penghidupan yang lebih baik, Pemerintah menaikkan harga BBM. Sekarang harga bensin di Desa Nusantara minimal Rp. 9.000.- Solar Rp. 7.500. Minyak gorang curah Rp. 14.000 per liter. Bawang 12 ribu per kilogram.

Transport ke palembang (sebagai kota paling dekat) yang hanya dapat dijangkau dengan ketek sekarang menjadi 140 ribu pulang pergi atau 40% dari pendapatan mereka per bulan. Efek domino yang pasti dari kenaikan BBM adalah mahalnya herbisida, bibit dan pupuk.

Susah payah untuk beradaptasi dengan beratnya kondisi alam bukan satu-satunya. Saat ini mereka juga harus beradaptasi kembali karena hidup sebagai sebuah bangsa. Sebuah bangsa yang mencari jalan pintas dan mudah, yakni mengotak atik subsidi BBM untuk mengurangi beban defisit APBN dan menimbulkan harga-harga kebutuhan dasar tidak terjangkau.

Pasti Masih Ada Harapan
Pada waktu kenaikan BBM sebelumnya, masyarakat di Desa Nusantara dengan cerdas menggunakan dana kompensasi BBM untuk mengatasi persoalan air bersih. Walau muncul beberapa keretakan sosial karena dana kompensasi, tetapi paling tidak mereka berhasil sebagai sebuah komunitas membuat bak-bak penampungan di setiap rumah untuk menampung air hujan. Memang bak penampungan ini tidak menjamin ketersediaan air bersih sepanjang tahun. Tetapi cukuplah untuk air minum tiap keluarga

Sebentar lagi mereka akan mendapatkan bantuan langsung tunai. Tentu pasti ada keretakan sosial akibat bantuan tunai ini. Karena pasti tidaklah sempurna adaptasi mereka berhadapan dengan bangsa yang menggelar pertunjukkan bahwa uang tunai dapat menahan kerentanan kaum miskin. Atau uang tunai mampu menjadi jaring pengaman sosial.

Saya hendak mencuplik salah satu visi kelompok desa Nusantara, yakni: “Mampu memaksimalkan lahan yang dimiliki dan menjadi petani mandiri; dengan kekuatan sendiri dapat memproduksi pupuk kompos, pestisida dan benih sendiri. Memiliki industri pupuk kompos, memiliki jumlah ternak yang mencukupi untuk mendukung produksi pupuk kompos dan menerapkan teknologi tepat guna dalam pertanian”

Mengakhiri tulisan ini dengan keyakinan, bahwa: Jika puluhan tahun mereka telah mampu beradaptasi dan meneruskan kehidupan dengan segala suka duka di atas tanah gambut dan air yang payau yang memiliki zat karat tinggi. Pasti mereka memiliki modal sosial yang kuat untuk mampu beradaptasi sebagai bangsa dengan kenaikan BBM-nya, hiruk pikuk pilkada dengan segala janji-janjinya. Seraya terus bekerja untuk mengejar visi yang telah mereka buat.

sumber:Y A B I M A

Mengungkit Kelaparan Air Sugihan 1991

Kelaparan warga transmigrasi Airsugihan pada 1991. Berita ini menjadi simpang siur sejumlah media lokal dan Jakarta, terutama mengenai jumlah korban meninggal dunia. Beberapa koran memberitakan 30 warga trans meninggal kelaparan, ada yang menyebutkan tujuh meninggal. Tapi saat itu Teje memberitakan cuma 3 yang meninggal dunia.

sumber: Jurnalis Sumsel

Tak jelas benar kapan bulgur "lenyap" dari pasar. Tapi, di jaman Orba ini, rupanya masih banyak cerita "seram" tentang makanan rakyat di kala kekeringan berkepanjangan melanda. Contohnya yang terjadi di daerah transmigrasi Air Sugihan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, pada tahun 1991. Paceklik yang panjang memaksa penduduk makan umbut pisang, umbut kelapa, dan umbi-umbian yang lain. Menurut pemerintah setempat, lima orang meninggal, sementara rakyat daerah itu menyebutkan bahwa korban tewas mencapai 23-30 orang.

sumber : T E M P O

Kayu Agung semakin marak. Begitupun pemba-ngunan di OKI, semakin hari terus mengalami perkem-bangan. Tidak lagi terdengar, daerah yang didominasi oleh rawa ini mengalami kelaparan, seperti di Air Sugihan pada tahun 1991 silam.

Bahkan, kini Air Sugihan tidak lagi berkutat memerangi kelaparan, melain-kan telah menjadi daerah percontohan penggunan pem-bangkit listrik tenaga angin.

Sumber : Tabloid Desa

DiBalik Kelaparan Air Sugihan 1991

INI kisah lain dari lembaga swadaya masyarakat (LSM). Kholidy Mohammad, Ketua LSM Bangun Lingkungan dan Cipta Sejahtera, Kayuagung, diseret ke pengadilan gara-gara mengumpulkan 1.185 sertifikat tanah milik penduduk Airsugihan. Ia didakwa Jaksa Nyonya Rusmaniah Wahab di Pengadilan Negeri Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Selasa pekan lalu, melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan. ''Terdakwa melawan hak memiliki sertifikat tanah kepunyaan penduduk Airsugihan untuk mencari bantuan,'' tuduhan Rusmaniah. Betulkah? Sertifikat itu, menurut Kholidy, diserahkan penduduk kepadanya untuk digunakan sebagai agunan dalam mencari bantuan bagi penduduk yang kelaparan. Ceritanya, pada awal 1991 lalu, 18 desa di Kecamatan Airsugihan gagal panen. Akibatnya, penduduk, yang berjumlah sekitar 9.700 jiwa itu kekurangan bahan pangan. ''Kami bertahan hidup hanya dengan makan bonggol pisang,'' ujar seorang penduduk. Laporan tentang rawan pangan di Airsugihan yang disampaikan penduduk ke berbagai instansi ternyata tidak mendapat perhatian. Lalu, tiga pemuka desa (Kyai Ali Lukman, pemimpin pondok pesantren Tohirin, Kepala KUD merangkap pemimpin Madrasah Ibtidaiyah dan Ali Ukas) mencoba membantu warga desa dengan mengagunkan sertifikat tanah milik mereka ke bank. Tapi, tak satu pun bank yang mau mengeluarkan kredit. Padahal, penduduk butuh bibit padi, beras, dan obat-obatan. Lalu, atas saran H. Djakfar Siddik, Ketua Fraksi Karya Pembangunan DPRD OKI, ketiga pemuka masyarakat tadi dipertemukan dengan Kholidy. LSM Bangun Lingkungan, yang berdiri pada 1988, adalah mitra pemerintah daerah dalam bidang pelestarian lingkungan serta penanggulangan perambah hutan dan petani berpindah. Lantaran Bangun Lingkungan tak punya dana, Kholidy lalu menemui Yayasan Pansos Bodronoyo, yang biasa menyalurkan bantuan di Palembang. Waktu itu, kabarnya, Kholidy menawarkan sertifikat tanah penduduk sebagai jaminannya. ''Kami siap membantu, dan tak perlu sertifikat sebagai jaminannya,'' ujar A.L. Sitinjak, pimpinan Yayasan Pansos Bodronoyo. Berita gembira itu segera merebak di Airsugihan. Awal Oktober 1991, Ali Lukman, Tohirin, dan Ali Ukas kembali menemui Kholidy dengan membawa surat permohonan bantuan yang ditandatangani Camat Airsugihan, Zainu Alie, bersama empat kepala desa, plus 1.185 sertifikat tanah penduduk. Sebulan kemudian, Camat Zainu Alie memberi izin kepada LSM Bangun Lingkungan untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat Airsugihan. Berdasarkan surat izin dari Camat Airsugihan itu, Kholidy menemui Kakanwil Departemen Sosial Provinsi Sumatera Selatan, Djasngadi, untuk minta bantuan. Kanwil Depsos, menurut Djasngadi, mau memberikan bantuan asal ada rekomendasi dari Bupati OKI. ''Beras di sini banyak. Asal ada rekomendasi dari Bupati, kami bantu,'' ujarnya. Namun, Kholidy gagal mendapatkan rekomendasi bupati itu. ''Empat kali kami mendatangi Bupati di kantor maupun di rumahnya, selalu gagal,'' katanya kepada TEMPO. Tak disebutkan alasan Bupati OKI, A. Rasyid Rais, tak menerima pemimpin LSM Bangun Lingkungan itu. Selang beberapa waktu kemudian, peristiwa kelaparan yang melanda Airsugihan itu bermunculan di media, sehingga Camat Zainu Alie menarik kembali surat izin yang diberikan kepada Bangun Lingkungan. Pansos Bodronoyo juga ikut-ikutan membatalkan pemberian bantuan. Tak lama setelah itu, Kholidy dan ketiga tokoh masyarakat Airsugihan tadi ditahan di Kodim, dan kemudian disidik polisi. Dari empat yang ditahan itu, menurut hasil penyidikkan polisi, hanya Kholidy yang patut diadili. Tiga orang lainnya dibebaskan. Pada waktu pemeriksaan, polisi menyita semua sertifikat tanah yang disebut-sebut diserahkan penduduk secara sukarela kepada pimpinan LSM Bangun Lingkungan itu untuk kemudian dikembalikan ke pemiliknya. Di pengadilan, Kholidy, ayah empat anak itu, menolak semua dakwaan jaksa. ''Jaksa salah alamat. Saya kan cuma menyampaikan keluhan penduduk yang kelaparan agar mendapat perhatian,'' ujar Kholidy. Sertifikat tanah yang berada di tangannya, tambahnya, diserah penduduk atas inisiatif sendiri. Pengacara Bambang Hariyanto, yang mendampingi Kholidy, menilai dakwaan Jaksa Rusmaniah tersebut ngawur. ''Terdakwa tidak melawan hak. Sertifikat itu diberikan atas inisiatif penduduk. Jadi, tak ada pihak yang dirugikan,'' katanya. Hanya saja, tak disebutkan, kalau memang Kholidy ikhlas membantu, kenapa sertifikat tanah yang diserahkan penduduk itu tak ditolaknya saja. Ada yang menduga, Kholidy diseret ke pengadilan gara-gara kasus kelaparan di Airsugihan menjadi berita di media massa. ''Ketika Muspida OKI memberi wejangan di Airsugihan, Bupati wanti-wanti agar penduduk jangan memberi keterangan apa-apa kepada wartawan,'' ujar seorang penduduk Airsugihan yang menghadiri pertemuan tersebut. Dugaan itu dibantah Kepala Humas Pemda Kabupaten OKI, Saiful Ardan. Kholidy, katanya, diadili bukan gara-gara media massa memberitakan kelaparan di Airsugihan, tapi lantaran punya keinginan untuk mencari keuntungan pribadi. Entah mana yang betul, kita tunggu keputusan hakim. Hasan Syukur.

sumber: Majalah Tempo Online

Sistem Sonor Di Air Sugihan

Sonor adalah sistem penanaman padi tradisional di areal rawa,
yang hanya dilakukan pada saat musim kemarau panjang (paling
sedikit ada 5-6 bulan kering). Api digunakan dalam persiapan
lahan. Sebanyak mungkin areal rawa dibakar tanpa usaha untuk
mengontrol pembakaran. Padi ditanam dengan cara disebar. Sistem
sonor ini menggunakan tenaga kerja dan input pertanian yang
rendah. Tidak ada kegiatan pemeliharaan seperti pemupukan. Petani
hanya menyebar bibit, kemudian ditinggalkannya sekitar 6 bulan,
dan kembali untuk memanen. Saat ini beberapa petani mencoba
untuk melakukan sistem tugal, terutama petani transmigran yang
menguasai lahan yang terbatas.
Hampir semua masyarakat/petani lokal melakukan sonor pada
musim kemarau panjang. Di Air Sugihan, Talang Nagka, Rambai
Sumsel, masyakat lokal telah mengusahakannya sejak puluhan
tahun di ekosistem rawa potensial sonor untuk ketahanan pangan
rakyat. Produksi padi sonor sangat penting untuk konsumsi pangan
masyarakat, karena tidak ada alternatif lain untuk menanam padi
pada saat musim kemarau yang sangat panjang. Kegiatan persiapan
lahan dilakukan pada sekitar akhir September sampai akhir Oktober.
Pada saat masa bera, yaitu menunggu musim kemarau panjang
yang memungkinkan sonor dilakukan kembali, regenerasi beberapa
vegetasi muncul seperti tumbuhan herbal yaitu ; Heleocharis
fi stulosa, Scleria multifoliata, dan Blechnum orientale; tumbuhan kayu
yaitu Melastoma malabathricum and Melaleuca cajuputi.

sumber: Setara Jambi